Majalah OPINI

Kebenaran atau Pembenaran Sejarah

Posted on: October 5, 2008

Oleh : husninatul Ghassani
Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Undip 2006

JAKSA Agung Abdurrahman Saleh telah mengeluarkan perintahnya. Setelah mendapat surat dari Menteri Pendidikan kabinet SBY-Kalla, Bambang Sudibyo, ia bertitah melarang peredaran buku-buku teks pendidikan Sejarah tingkat SMP dan SMA. Berbekal surat keputusan No: KEP-019 / A / JA / 03 / 2007, tertanggal 5 Maret 2007, para petugas kejaksaan negeri segera “merazia” buku pelajaran sejarah di sekolah-sekolah, seperti terjadi di daerah Indramayu, Bogor, Semarang, dan sekitarnya. Alasan utamanya adalah ketidaktercantuman kata “PKI” dalam tulisan Gerakan 30 September (G30S) dan tidak diceritakannya peristiwa Madiun 1948. “Pengaburan dan pemutarbalikan sejarah”, kata mereka. Sejak aksi pembakaran inilah protes terjadi di mana-mana. Kalangan akademisi dan masyarakat sipil membicarakannya. Ketidakkonsekuenan pemerintah terlihat jelas dalam hal ini karena sebelumnya buku-buku itu diizinkan beredar. Lalu mengapa hal ini bias terjadi?

Pada masa  Soeharto “memimpin” bangsa ini selama 32 tahun, sejarah mengalami pembungkaman, birokratisasi, dan terutama penyeragaman. Saat itu sejarah tak boleh dipertanyakan. Tidak ada versi lain terkecuali buku putih milik pemerintah. Siapapun yang merasa “kurang jelas” dengan sejarah, pemerintah dengan sigap “siap membantu” melalui pengajaran di hotel prodeo.

Di mana pun sejarah selalu mengajarkan pentingnya persatuan dan kesatuan. Penentang pemerintah didentikkan sebagai orang yang tercela. Soekarno yang dikesankan condong ke Partai Komunis Indonesia (PKI) sedangkan Soeharto sebagai penyelamat negara.

Sejarah pada masa itu memang menjadi salah satu cara Soeharto untuk menghegemoni masyarakat Indonesia dalam mempertahankan tampuk kekuasaan. Media massa dan elektronik tak luput menjadi sasaran Soeharto sebagai alat hegemoni. Dengan kreatifnya, tim Soeharto mengesankan kursi presiden sebagai sesuatu yang sakral. Cerita-cerita sejarah tentang kepahlawanan Soeharto diumbar di mana-mana.

Namun, setelah masa mantan presiden RI yang tinggal di Jalan Cendana itu berakhir, muncul beragam versi sejarah. Versi yang sebagian besar berlawanan dengan versi orde baru. Orang-orang menjadi semakin bebas mengungkap peristiwa sejarah yang terlupakan atau bahkan sengaja dilupakan.

Tak terkecuali dengan permasalahan PKI. Sejarah menurut Soeharto menyatakan PKI-lah satu-satunya pelaku G30S. namun belakangan muncul versi megatakan keterlibatan Soekarno, agen asing CIA (Central of intelligence Arts), Soeharto sendiri, bahkan ada yang bilang kalau peristiwa itu hanyalah konfilk internal Angkatan Darat. Setelah disusun tim peneliti guna membahas masalah tersebut pasca 1998, akhirnya diputuskan untuk tidak membubuhkan kata PKI dalam tulisan G30S. Seperti yang termaktub dalam kurikulum penddikan tahun 2004.

Tapi tiba-tiba aksi penarikan, penyitaan, pelarangan, dan akhirnya pembakaran buku pelajaran sejarah pun teralisasi. Peristiwa ini mengingatkan penulis akan pembakaran buku di Jeman, Mei 1933. Para pendukung Adolf Hittler dengan beringas membakar buku karangan Sigmund Freud, Thomas Mann, Jack London, dan H.G Well. Tak hanya di Jerman, di Cina Daratan, saat masa pendiri dinasti Shi Huang Ti (246-210 SM). Tujuannya adalah untuk mencegah pengaruh ajaran Konfusian.

Sebenarnya peristiwa pembakaran buku pada bulan Juli dan Agustus kemarin bukanlah pengalaman pertama kali di Indonesia,. Namun sayangnya hal itu tak pernah memberikan pemahaman lebih dalam mengenai hasil karya individu.

Kedua peristiwa di atas memang hampir setipe jika dilihat dari sebab utamanya. Sebuah simbol pemerintah yang takut akan tumbuhnya ajaran yang mungkin disebabkan dari dalam buku itu. Seperti dalam kasus ini, seakan-akan buku pelajaran sejarah menyebarkan kebenaran yang tak benar menurut beberapa kelompok tertentu.

kebenaran yang tak benar menurut beberapa kelompok tertentu.

Lagi, secara tersirat, aksi pembakaran buku adalah cara pemberangusan ide, gagasan seseorang yang dituangkan dalam lembaran-lembaran kertas. Pembasmia sikapp kritis seseorang. Bukankah ini amat bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945, tepatnya pasal 28. “kemerdekaan berserikat dan berpendapat, mengeluarkan pikiran secara lisan dan tulisan, dan swebagainya, ditetapkan oleh undang-undang”

Kedua, pembakaran buku melambangkan bahwa masyarakatdilarang mendapat info sebebas-bebasnya. Khususnya megenai sejarah kontemporer di negeri. Kalau begitu apa guna orde baru ditumbangkan? Bahkan untuk mencapai usaha itu pun beberapa mahasiswa kita kehilangan nyawanya. Teriakan menginginkan kebebasan selalu diucapakan oleh mereka. Kebebasan mengembangkan pikiran, kebebasan dari apa yang disebut pengekangan ekspresi, serta kebebasab dari penumpulan kreativitas.

Ketiga, usaha para wakil rakyat terasa sia-sia saat mereka berusaha menyerukan kenaikan anggaran pendidikan bangsa Indonesia, yang sebagian besar penduduknya adalah rakyat miskin. Namun realitanya adalah pembakaran buku pelajaran sejarah berjumlah ratusan bahkan ribuan. Otomatis sarana belajar siswa jadi berkurang dan biaya percetakan buku sesuai keinginan pemerintah menjadi bertambah.

Hal yang perlu digarisbawahi, dari banyaknya protes yang muncul belakangan ini adalah jangan sampai kita benar-benar membela PKI. Akar permasalahan adalah tidak adanya kata “PKI” dalam tulisan G30S yang megesankan para pemrotes mengingionkan bukan hanya PKI peneybab kejadian yang membunuh sadis anggota Angkatan Darat Republik Indonesia. Objektif memandang suatu hal adalah penting.

Penyakit kebingungan dan disinformasi sejarah harus segera dihapus. Kalau tidak masyarakat kita akan sulit membedakan mana sejarah, mana dongeng, dan mana kejujuran serta mana dusta dan kebohongan.

Tak pelak, begitu pentingya sejarah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Soekarno, Proklamator kemerdekaan Indonesia menyatakan sejarah sebagai Nation Building. Frans Magnis Suseno, seorang professor bidang filsafat, menambahkan bahwa sejarah adalah proses pembanguna karakter bangsa sehingga membutuhkan kesadaran mengingat sejarah melalui media buku.

Entah benar tidaknya bahwa pemerintah memilik tujuan tertentu, yang pasti adalah buku tidak akan bisa dibakar maupun dipenjarakan.  Senjata melawan ide-ide buruk buku dalam buku adalah ide-ide baik, dan ide baik itu adalah kebijaksanaan. (Alfred Whitney, 1906-1963) (*)

1 Response to "Kebenaran atau Pembenaran Sejarah"

[…] Kebenaran atau Pembenaran Sejarah […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Kalender

October 2008
M T W T F S S
« Jul    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Tentang Kami

LPM OPINI adalah Lembaga Pers Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang Berdiri tanggal 23 April 1985. LPM OPINI Berlalamtkan di Jl. Imam Bardjo no 1 Semarang. LPM OPINI hadir ke tengah-tengah para pembacanya. Sebagai sebuah LPM OPINI yang independen, berdiri sendiri dan menjadikan prinsip-prinsip jurnalistik dalam setiap peliputan beritanya. dengan menganut UU Pers sebagai acuan dan Kode etik wartawan Indonesia, LPM OPINI terus berusaha menghadirkan berita-berita yang hangat dan terbaru. Sebagai sebuah media informasi di lingkungan FISIP, LPM OPINI mencoba untuk terus eksis dan berkreasi, Menyumbangkan ide-ide kritis, dan kreatif terhadap permsalahan yang aktual dan terkini. kritik saran silahkan kirimkan ke opini_fisipundip@yahoo.com

Blog Stats

  • 70,546 hits

Top Clicks

  • None

Rubrik & Edisi

%d bloggers like this: