Majalah OPINI

SPA dalam Perspektif Bisnis

Posted on: October 5, 2008

Oleh : Bulan Probowati, S.Sos
Dosen Administrasi Bisnis FISIP Undip

WALAUPUN relatif banyak yang mengkritisi Semarang Pesona Asia yang kegiatannya baru saja berakhir, perhelatan besar tersebut nampaknya relatif telah berjalan dengan cukup lancar dan sesuai dengan yang direncanakan. Namun apakah hanya sampai di sini saja target yang ingin diraih oleh Kota Semarang? Tulisan ini akan mengupas gagasan SPA dari perspektif bisnis

Otonomi Daerah (Otda) yang beberapa tahun ini telah bergulir memiliki salah satu dampak yaitu tuntutan atas kemandirian Pemerintah Daerah yang semakin menguat, baik dari segi manajerial maupun finansial. Pemda di Era Otda dituntut untuk lebih aktif khususnya dari sisi pendanaan dalam menggali potensi daerah yang dimiliki, baik dalam bentuk penarikan pajak-pajak daerah maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak.

“Beauty of Asia” sebagai branding yang diciptakan sebetulnya merupakan satu ide cemerlang sehingga diharapkan Kota Semarang akan menjadi lebih dikenal tidak saja di lingkup nasional, bahkan di dunia internasional. Namun branding yang tepat sasaran seyogyanya tidak dicitrakan hanya sesaat. Proses penciptaan brand image yang melekat dibenak konsumen, dalam hal ini wisatawan asing maupun domestik, memerlukan waktu yang relatif lama dan berulang. Pertanyaannya, cukupkah event tanggal 8 hingga 15 Agustus yang lalu mampu membangun kekuatan merk Kota Semarang?

Sementara menurut Ries dan Ries (1999) yang dicuplik dari buku Aura Merk (Simamora, 2002) asosiasi merk dibangun dalam jangka panjang, sedangkan Davis (2000) menyatakan bahwa asosiasi merk merupakan bagian dari brand image, yaitu persepsi yang bertahan lama (enduring perception), yang dibentuk melalui pengalaman dan sifatnya relatif konsisten (Schifman dan Kanuk, 2000). Jadi perlu waktu yang panjang dan terus menerus jika beauty of asia dijagokan menjadi merk yang andal dan menjual dari Kota Semarang.

Sebetulnya langkah-langkah awal yang telah ditempuh Pemkot Semarang untuk membangun brand image Semarang sudah cukup baik. Pemkot tidak seorang diri berjibaku memperkenalkan “produk”nya, namun sudah menggandeng sektor privat dengan antara lain “mewajibkan” swasta untuk mengusung Semarang Pesona Asia pada produk/jasa, banner maupun baliho masing-masing.

Akan jauh lebih baik jika “kewajiban” tersebut dituangkan dalam bentuk jalinan kerjasama yang lebih mengikat dan berdasar hukum, sehingga dapat dilaksanakan dalam waktu yang relatif panjang dan berkesinambungan. Dengan nota kesepahaman yang ditandatangani Pemerintah dengan swasta, diharapkan masing-masing pihak paham hak, kewajiban dan benefit yang diperoleh, sehingga tidak muncul sikap “setengah hati” dari kedua pihak.

Singkatnya event delapan hari yang berlangsung beberapa waktu yang lalu terbukti tidak atau belum dapat membangun asosiasi merk yang kuat. Salah satu contoh kecil dan konkrit, terbukti pada Selasa, 21 Agustus 2007, tidak satupun tulisan di dua media masa terkemuka lokal dan nasional yang saya baca menyebutkan SPA, selain sehari kemudian terdapat tajuk yang menyoroti bahwa SPA meninggalkan beban pertanggungjawaban APBD yang cukup besar.

Hal yang sangat bertolak belakang dengan saat-saat dimana SPA akan dan sedang dilaksanakan. Apakah SPA hanyalah event sesaat yang hilang begitu saja namun meninggalkan beban anggaran yang sedemikian besar? Bukti lain lagi, sejumlah jasa transportasi dan perhotelan mensinyalir tidak terdapat peningkatan jumlah penumpang dan hunian yang signifikan selama dan setelah penyelenggaraan SPA.

Untuk itu seyogyanya bila event SPA digarap tidak hanya sebagai taktik menaikkan pamor seseorang semata demi kepentingan individu, namun juga dikelola secara lebih intens dan profesional, mengingat Kota Semarang memiliki potensi wisata berbasis kearifan lokal yang sangat kuat. Salah satu kunci keberhasilan pengelolaan daerah yang disinyalir efektif dan efisien yaitu dengan manajemen bisnis.

Jikalaupun pemerintah telah penuh dengan mental birokrat yang memiliki rantai birokrasi sangat panjang dan berujung pada pungutan sana sini yang tidak berkesudahan, atau jikalaupun Pemerintah terbebani dengan mental pegawai yang bergaji, berkinerja dan ber-output rendah, terdapat konsep-konsep bisnis yang ampuh untuk kemudian diharapkan dapat mengatasi masalah-masalah yang terus membenani Kota Semarang sehingga menghambat untuk maju dan berkembang.

Pemkot Semarang notabene sudah memiliki pekerjaan rutin yang menyita waktu dan tidak kunjung selesai. Selain itu, butuh dana yang sangat besar untuk mempersiapkan secara matang produk yang diusung SPA, yaitu Kota Semarang itu sendiri. Tujuan-tujuan wisata yang ada seyogyanya dibenahi dan dikelola lebih profesional sehingga layak jual, serta tidak justru muncul avoided brand sebagaimana yang diistilahkah Simamora (2002) sebagai akibat dari source effect  Kota Semarang yang memaksakan diri untuk dijual, atau mungkin lebih tepatnya belum waktunya dijual.

Konsep pengelolaan bisnis yang dapat digunakan dalam kerangka mengatasi persoalan dana, satu hal yang fundamental kita dapat belajar dari Pemerintah Gorontalo yang terbukti efektif dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dengan menyusun peraturan tentang pokok-pokok kemudahan penanaman modal. Peraturan tersebut antara lain memuat bidang-bidang usaha prioritas, pemberian keringanan pajak dan retribusi daerah, serta pemberdayaan tenaga kerja lokal yang memenuhi syarat kompetensi yang ditetapkan. Selain itu juga perlu jaminan hukum bahwa investor yang telah menanamkan modalnya terhindar dari berbagai bentuk upaya penyerobotan, pendudukan, perampasan dan tindakan anarkhi yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sudah jelas bahwa Pemkot dapat mengarahkan bidang prioritas pariwisata sebagai salah satu tujuan investasi dan memberikan sejumlah kemudahan prosedur maupun funding sebagai daya tarik. Sejauh ini kreator SPA pun telah mengidentifikasi potensi-potensi pariwisata yang ada di Kota Semarang dan mempertunjukkannya di sepanjang acara kegiatan tersebut. Namun Pemerintah juga perlu memiliki cetak biru pariwisata Kota Semarang, sebagai grand design pengembangan pariwisata Kota Semarang.

Dengan grand design tersebut Pemkot dapat mulai menginventarisir mana-mana saja potensi wisata yang dapat secara langsung dikelola oleh Pemkot dan mana-mana saja yang perlu “dijual” kepada investor. Namun perlu dicatat di sini bahwa bukan berarti aset wisata tersebut diserahkan sepenuhnya kepada investor yang berminat untuk mengelolanya menjadi ajang bisnis yang profitable semata dan untuk kemudian Pemerintah tidak memiliki hak sama sekali, akan tetapi pengelolaannya sajalah yang diserahkan. Selain itu dalam rangka penggalangan dana, bilamana sudah memungkinkan pemerintah juga harus mulai berani melakukan private sale of shares. Memungkinkan di sini tentu saja antara lain bahwa potensi yang dimiliki tersebut memang sudah laik ditawarkan ke swasta.

Konsep pengelolaan bisnis selanjutnya dalam kerangka manajemen pengelolaan wisata yang profesional, antara lain Pemerintah dapat bekerjasama dengan investor melalui outsourcing. Alternatif outsourcing yang dapat dilakukan pun beragam, diantaranya outsource manajerial atau tenaga kerja terdidik. Dengan model ini, pemerintah mempekerjakan orang-orang profesional yang semata-mata ahli dan berkecimpung di bidang bisnis pariwisata, khususnya dalam fungsi-fungsi manajemen bisnis. Alternatif lain, pengelolaan pariwisata dilakukan melalui strategic alliance dengan vendor.

Sebagaimana yang disampaikan Vyas (1995) bahwa aliansi strategi menciptakan kesepakatan (agreement) antara dua atau lebih mitra untuk berbagi pengetahuan atau sumber daya sehingga akan mendatangkan manfaat bagi pihak-pihak yang melakukannya. Dalam bentuk yang paling sederhana, aliansi strategik dapat berupa kerjasama antar dua perusahaan yang berbagai teknologi atau sumber daya pemasaran.

Secara luas, aliansi strategik dapat menjadi lebih kompleks dan melibatkan beberapa perusahaan yang berlokasi di negara yang berbeda. Aliansi strategik digunakan untuk memperkuat posisi perusahaan dalam menghadapi persaingan bisnis yang makin ketat. Konsep ini tepat kirannya diterapkan pada wisata sungai di Semarang, seperti sebagaimana yang banyak diimpikan banyak orang bahwa sungai-sungai yang ada di Kota Semarang akan dikembangkan dengan jauh lebih baik ala Venice of Asia. Investasi akan hal tersebut pastilah membutuhkan capital sekaligus effort yang sangat besar. (*)

1 Response to "SPA dalam Perspektif Bisnis"

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Kalender

October 2008
M T W T F S S
« Jul    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Tentang Kami

LPM OPINI adalah Lembaga Pers Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang Berdiri tanggal 23 April 1985. LPM OPINI Berlalamtkan di Jl. Imam Bardjo no 1 Semarang. LPM OPINI hadir ke tengah-tengah para pembacanya. Sebagai sebuah LPM OPINI yang independen, berdiri sendiri dan menjadikan prinsip-prinsip jurnalistik dalam setiap peliputan beritanya. dengan menganut UU Pers sebagai acuan dan Kode etik wartawan Indonesia, LPM OPINI terus berusaha menghadirkan berita-berita yang hangat dan terbaru. Sebagai sebuah media informasi di lingkungan FISIP, LPM OPINI mencoba untuk terus eksis dan berkreasi, Menyumbangkan ide-ide kritis, dan kreatif terhadap permsalahan yang aktual dan terkini. kritik saran silahkan kirimkan ke opini_fisipundip@yahoo.com

Blog Stats

  • 70,546 hits

Top Clicks

  • None

Rubrik & Edisi

%d bloggers like this: