Majalah OPINI

Sejenak Menengok Pendidikan di Negeri Jiran

Posted on: October 20, 2008

Oleh : Nuriyatul Lailiyah*
Penulis adalah Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi Angkatan 2003, Pernah menjadi delegasi kunjungan mahasiswa ke Malaysia

Nuriyatul Lailiyah (ist)

Nuriyatul Lailiyah (ist)

DI era 1970-an Malaysia me-ngirimkan pelajar, guru dan teknisinya untuk belajar ke Indonesia dan Indonesia mengirimkan guru-gurunya untuk mengajar ke Malaysia. Pada masa tersebut, dapat disimpulkan bahwa kondisi pendidikan Malaysia masih berada jauh di bawah Indonesia.

Ibarat lari di tempat atau lari mundur ke belakang, Indonesia tersalip oleh Malaysia dalam hal pendidikan. Ketika Indonesia masih berkutat pada upaya pemerataan pendidikan lewat pembangunan sekolah-sekolah dasar Inpres, Malaysia sudah berbicara tentang peningkatan kualitas pendidikan.

Ketika Indonesia disibukkan perdebatan soal “ganti menteri ganti kurikulum”, Malaysia sudah menggagas apa yang mereka sebut demokratisasi pendidikan, yaitu pemerataan pendidikan untuk semua rakyat tanpa memandang tingkat ekonomi, kondisi fisik, wilayah, dan lain-lain.

Ketika tokoh dan birokrat pendidikan di Indonesia sibuk berdebat tentang bagaimana sebaiknya sistem pendidikan nasional -belakangan tentang realisasi anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBN/APBD- Malaysia sudah bicara tentang bagaimana strategi mewujudkan suatu sistem pendidikan bertaraf internasional.

Keinginan untuk go international langsung dituangkan dalam rumusan misi utama Kementerian Pendidikan Malaysia, yang berbunyi, “Mewujudkan sistem pendidikan bertaraf dunia bagi merealisasikan potensi sepenuhnya setiap individu, di sam-ping memenuhi aspirasi masyarakat Malaysia.”

Meski hubungan Indonesia dan Malaysia tidak stabil, saat ini Malaysia masih merupakan salah satu negara bidikan para pelajar Indonesia untuk menuntut ilmu. Unggul dalam kualitas, murahnya biaya pendidikan, kelengkapan fasilitas, banyaknya peluang untuk mendapatkan beasiwa, merupakan sederet alasan mengapa pelajar-pelajar Indonesia menuntut ilmu di Negeri Jiran ini.

Bila dibandingkan dengan beberapa negara di Asia Tenggara yang lain, kondisi pembangunan manusia Indonesia termasuk tertinggal. Indonesia jauh tertinggal dari Malaysia, Thailand, dan Filipina. Berdasarkan Ranking Indeks Pembangunan Manusia (UNDP, 2006), posisi Indonesia (ranking 108) berada jauh di bawah Singapura (ranking 25), Brunei Darussalam (ranking 34), Malaysia (ranking 61), Thailand (ranking 74), Filipina (ranking 84). Posisi Indonesia sedikit lebih baik dari Vietnam (ranking 109).

Menurut data Human Development Report (UNDP, 2006), pengeluaran publik untuk pendidikan di Malaysia tahun 1990 sebesar 18,3% dari total pengeluaran pemerintah. Untuk tahun 2000-2002, pemerintah Malaysia menganggarkan untuk bidang pendidikan sebesar 20,3% dari total pengeluaran negara.

Bandingkan dengan Indonesia yang pada tahun 2003 hanya meng-anggarkan 14 Trilyun rupiah atau 4,9% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pendidikan. Jumlah ini lebih kecil  bila dibandingkan anggaran untuk pertahanan sebesar 25 trilyun rupiah atau 7,5% dari total APBN (data: Eko Prasetyo, 2004).

Minimnya anggaran pendidikan ini bukan hanya terjadi pada masa krisis ekonomi saja, tetapi juga terjadi pada masa Orde Baru. Ketika pertumbuhan ekonomi Indonesia hampir mencapai 8%. Pada masa Orde Baru, alokasi dana pendidikan dan kesehatan -dua sektor kesejahteraan terpenting- tidak pernah mencapai lebih dari 15%.

Pemerintah bersama masyarakat Malaysia meyakini bahwa pendidikan adalah investasi jangka panjang yang tidak akan pernah merugikan. Sejak pemerintahan Mahathir Muhammad, terdapat pembagian dua pilar utama pembangunan Malaysia, yaitu pertahanan dan pendidikan. Artinya, pemerintah mengedepankan pendidikan sebagai penyokong utama sebuah negara untuk menuju kesuksesan pembangunan Malaysia.

Misi Nasional dan Rancangan Malaysia Kesembilan telah menetapkan “Pembangunan Modal Insan Berminda Kelas Pertama” sebagai salah satu dari lima teras utama untuk mencapai Wawasan 2020. Target Malaysia menjadi negara maju pada tahun 2020 membutuhkan keberhasil-an dari kualitas sistem pendidikan. Tak heran jika realisasi anggaran pendidikan di Malaysia sekitar 20-40% dari keseluruhan APBN (terbesar kedua setelah anggaran pertahanan). Bahkan, masih ada lagi tambahan beberapa persen dari  APBD yang disesuaikan dengan kebutuhan tiap daerah.

Dari segi undang-undang, Malaysia memberlakukan aturan yang ketat yang mewajibkan semua rakyat Malaysia bersekolah. Ada hukuman penjara bagi orang tua yang tidak menyekolahkan anaknya pada usia sekolah yaitu sejak usia 6 tahun. Karenanya, sekolah-sekolah negeri digratiskan hingga setingkat SMA. Hanya ada uang iuran yang kurang lebih 300 RM (Ringgit Malaysia) selama setahun bagi keluarga mampu.

Di tingkat universitas, pemerintah memberikan subsidi hingga 75% dari biaya yang seharusnya dibayar, kepada seluruh mahasiswanya. Sisa biaya, sebesar 25%, bisa dipenuhi secara swadaya ataupun dengan memanfaatkan bantuan pendidikan. Pemerintah Malaysia mengeluarkan kebijakan agar setiap institusi pendidikan tinggi yang berada di Malaysia, setidaknya memberikan 2 jenis bantuan bagi mahasiswanya, yaitu beasiswa dan PTPTN (Perbadanan Tabung Perguruan Tinggi Nasional).

PTPTN merupakan pinjaman de-ngan bunga 3% yang diberikan kepada warga negara Malaysia yang ingin melanjutkan pendidikan di universitas. PTPTN adalah program lain dari pemerintah Malaysia bagi mahasiswa yang tidak mampu membiayai pendidikan di universitas.

Sebagai contoh, di Universitas Malaya, biaya kuliah mahasiswa S-1 pada tahun 2007 sekitar 78.000 RM selama 3 tahun. Pemerintah menyubsidi biaya pendidikan hingga 75% untuk warga Malaysia. Sisanya, 25 % atau senilai 19.500RM, harus dibayar sendiri.

Bila mahasiswa berasal dari keluarga dengan penghasilan rendah, maka mahasiswa tersebut dapat mengajukan pinjaman pendidikan. Persentase pemberian pinjaman per tahun didasarkan pada tingkat ekonomi orang tua. Ada yang mendapat pinjaman penuh (100%), ada yang 50 %, dan lain-lain. Sebagai contoh, pinjaman penuh pada tahun 2007 senilai 7.500 RM setiap tahun.

Pembayaran pinjaman dapat dilakukan dengan mencicil setiap bulan setelah mahasiswa menyelesaikan pendidikannya dan bekerja. Masa bayarnya adalah 10 tahun, terhitung sejak mahasiswa tersebut lulus.

Sebagaimana yang dilakukan oleh Malaysia, Indonesia seharusnya juga memiliki komitmen yang kuat dalam pembangunan manusia atau penanggulangan kemiskinan secara keseluruhan. Negara seharusnya mengambil peran dominan karena pembangunan manusia dan penanggulangan kemiskinan sulit untuk dilakukan oleh swasta yang berorientasi profit.

Khusus dalam bidang pendidikan, pemerintah hendaknya segera mere-alisasikan anggaran 20% APBN/APBD sesuai dengan amanah konstitusi dan menetapkan konsep yang jelas, stabil, berkualitas, dan berpihak pada rakyat mengenai arah pendidikan nasional untuk jangka panjang. Belajar dari negara tetangga, kemajuan negara diawali dengan komitmen penuh pada pembangunan manusia berkualitas melalui pendidikan. Terbukti dengan cara itu, Malaysia lebih dulu keluar dari jeratan krisis moneter yang melanda hampir seluruh negara berkembang pada pertengahan 1990. Saya pun semakin meyakini bahwa pendidikan adalah pemutus mata rantai kebodohan dan kemiskinan. (*)

Menengok Pendidikan Terbaik di Dunia

FINLANDIA, sebuah negara dengan kualitas pendidikan terbaik di dunia. Berdasarkan hasil survey internasional yang komprehensif, pada tahun 2003 oleh Organization for Economic and Development (OECD), pendidikan di Finlandia menempati peringkat pertama di dunia. Tes tersebut dikenal dengan nama PISA. Tes ini dilakukan untuk mengukur kemampuan siswa dalam bidang sains, membaca, dan matematika. Tidak heran jika negara ini mampu menciptakan Nokia dengan teknologi, fitur, dan desain yang selalu up to date.

Sistem pendidikan di Finlandia mampu mengintegrasikan dunia pendidikan, riset, dan industri. Lembaga pendidikan Finlandia mampu menciptakan tenaga-tenaga terampil dan ahli. Sebagian tenaga ahli kemudian diserap oleh berbagai lembaga riset yang telah disiapkan untuk menciptakan terobosan-terobosan baru, untuk kemudian dimanfaatkan industri. Sedangkan sebagian tenaga terampil, diserap oleh industri. Dengan pengintegrasian tersebut, perekonomian Finlandia mampu menembus sepuluh besar terkaya di dunia.

Negara Nordik di utara Eropa ini menerapkan sistem “pendidikan untuk semua”. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dengan perempuan, antara yang kaya dengan yang miskin, maupun yang pintar dengan yang kurang pintar. Mereka saling berkompetisi untuk mengembangkan minat dan bakat yang dimiliki. Semua didorong untuk mengasah otak dan ketrampilan dalam sebuah lembaga pendidikan yang disediakan oleh pemerintah secara gratis.

Untuk orang dewasa, pemerintah menyediakan program pendidikan kejuruan seperti teknologi dan informasi. Program ini terutama menargetkan para buruh yang tidak memiliki pendidikan dasar memadai. Dengan begitu para buruh memiliki posisi tawar yang lebih tinggi, sehingga dapat meningkatkan pendapatan mereka.

Sampsa Vuorio, salah satu guru di Torpparinmaki Comprehensive Scholl, menjelaskan, pendidikan di Finlandia dijalankan dengan sangat demokratis. Sistem pendidikan di Finlandia tidak pernah memaksa siswa melakukan ini-itu dan mencapai target tertentu. Semua ditentukan oleh siswa itu sendiri. Vuorio menyatakan bahwa pendidikan adalah sebuah proses. Jadi, belajar harus sedikit demi sedikit. Guru hanya membantu memberikan berbagai kemungkinan buat siswa.

Dengan sistem tersebut, siswa menggali lebih banyak informasi yang dibutuhkan. Jadi, lebih ba-nyak ilmu yang didapatkan. Guru di sini lebih bersifat sebagai fasilitator terhadap apa yang dibutuhkan siswa. Vuorio menuturkan, sistem pendidikan di Finlandia disesuaikan dengan siswa. Jika siswa membutuhkan kelas ekstra maka akan disediakan oleh sekolah.

Pendidikan di Finlandia tidak mengenal ranking atau peringkat kelas. Ran-king dianggap hanya akan mengurangi kepercayaan diri siswa. Akibatnya, siswa yang kurang cakap menjadi semakin minder. Selain itu, ranking juga akan memunculkan sikap merasa paling pintar bagi yang mendapat peringkat. Hal ini tidak baik untuk perkembangan mereka. Bagi Vuorio hal seperti itu tidak ada gunanya. Ba-ginya tak ada siswa pintar atau siswa bodoh. Yang ada adalah siswa yang belajar dengan cepat dan siswa yang agak lambat.

Untuk mengetahui hasil dari sistem pendidikan tersebut, pemerintah Finlandia mengadakan evaluasi. Yaitu dengan menggelar Ujian Nasional. Namun, Ujian Nasional tidak diikuti oleh semua siswa. Peserta ujian ditentukan secara acak, dari kelompok siswa cerdas, menengah dan kurang. Ujian juga tidak digelar setiap tahun untuk setiap mata pelajaran. Misalnya, tes Bahasa Inggris hanya dilakukan di kelas V dan IX.

Hasil ujian hanya digunakan untuk mengevaluasi sistem pendidikan Finlandia, bukan untuk menentukan kelulusan ataupun kenaikan kelas. Di Finlandia tidak ada istilah tinggal kelas, semua siswa naik kelas. Menurut Vuorio, kebijakan tidak menaikkan kelas itu dianggap tidak baik. Karena akan mengganggu kepercayaan diri siswa.

Tidak seperti di negara-negara lain yang menganggap ujian dan evaluasi bagi siswa sangat penting untuk mengukur kualitas pendidikan mereka, Finlandia justru menganggap ujian itulah yang menghancurkan kualitas pendidikan. Ujian akan memberikan tekanan-tekanan bagi siswa yang akan menyebabkan mereka menjadi stres. Di samping itu, ujian akan membuat  guru dan siswa lebih berpikir dan bertindak bagaimana menyelesaikan ujian daripada apa yang seharusnya mereka dapatkan dari pendidikan, yaitu ilmu.

Sundstrom, Kepala Sekolah Dasar Poikkilaokso, Finlandia, menuturkan bahwa, siswa diajar untuk mengevaluasi dirinya sen-diri, bahkan sejak pra-TK. Ini membantu siswa belajar bertanggung jawab atas pekerjaan mereka sendiri. Dengan begitu, mereka bisa mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan. Tidak perlu menunggu kontrol dari pihak lain karena kesadaran sudah melekat di jiwa mereka sejak dini.

Berjalannya sistem pendidikan di Finlandia yang bisa menjadikan kualitas pendidikannya terbaik di dunia, tidak lepas dari peran para guru. Guru di Finlandia sangat berpengaruh bagi kelancaran sistem tersebut. Untuk menjadi guru di negara tersebut tidaklah mudah. Seleksi yang dilakukan pemerintah  untuk menyaring para guru sangat ketat. Hanya orang-orang yang benar-benar berkualitas dan berdedikasi tinggi yang bisa lolos seleksi. Karena itulah, kedudukan guru di Finlandia sangat disegani.

Untuk mendapat pendidikan terbaik, warga Finlandia tidak perlu mengeluarkan biaya sepeser pun. Biaya pendidikan seluruhnya ditanggung oleh pemerintah atau gratis, mulai dari pendidikan dasar sampai universitas. Pemerintah menyediakan bus jemputan untuk siswa. Jika tidak ada bus jemputan, siswa mendapatkan uang transport untuk ke sekolah. Selain itu, pemerintah menyediakan perpustakaan lengkap dan buku-buku. Siswa juga mendapatkan makan siang gratis di sekolah. Intinya, siswa hanya perlu datang ke sekolah untuk belajar tanpa harus dibebani biaya sekolah, transport maupun makan siang.

Untuk menutup semua kebutuhan tersebut, peme-rintah menyediakan anggaran sebesar 5.200 euro atau sekitar 70 juta rupiah untuk setiap siswa per tahun. Leo Pahkin, konselor pendidikan dari Badan Pendidikan Nasional Finlandia menyebutkan setiap tahun ada sekitar 52.000 murid pendidikan dasar. Artinya, pemerintah menyediakan anggaran sebesar 3,64 triliyun rupiah per tahun.

Bagaimana dengan sistem pendidikan kita ?

http://www.tieke.fi/in_english/computer_driving_licence/
http://www.wikipedia.com
http://www.e.finland.fi/netcomm/news/showarticle.asp?intNWSAID=8962

(Penulis : Purni, Editor  Ayu)

Berikut Halaman dari rubrik ini yang bisa didownload*

majalah-opini-35-hal-21

majalah-opini-35-hal-22

*karena ukuran yan cukup besar lebih baik halaman didownlad untuk lebih memudahkan anda membacanya. untuk mendownload halaman ini silahkan klik kanan pada halaman majalah yang ingin anda simpan, lalu save link as muncul kotak silahkan disave di folder yang anda inginkan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Kalender

October 2008
M T W T F S S
« Jul    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Tentang Kami

LPM OPINI adalah Lembaga Pers Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang Berdiri tanggal 23 April 1985. LPM OPINI Berlalamtkan di Jl. Imam Bardjo no 1 Semarang. LPM OPINI hadir ke tengah-tengah para pembacanya. Sebagai sebuah LPM OPINI yang independen, berdiri sendiri dan menjadikan prinsip-prinsip jurnalistik dalam setiap peliputan beritanya. dengan menganut UU Pers sebagai acuan dan Kode etik wartawan Indonesia, LPM OPINI terus berusaha menghadirkan berita-berita yang hangat dan terbaru. Sebagai sebuah media informasi di lingkungan FISIP, LPM OPINI mencoba untuk terus eksis dan berkreasi, Menyumbangkan ide-ide kritis, dan kreatif terhadap permsalahan yang aktual dan terkini. kritik saran silahkan kirimkan ke opini_fisipundip@yahoo.com

Blog Stats

  • 70,546 hits

Top Clicks

  • None

Rubrik & Edisi

%d bloggers like this: